Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secara optimal. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ini terdapat hubungan antara pasien, tenaga kesehatan dan sarana kesehatan. Hubungan yang timbul antara pasien, tenaga kesehatan, dan sarana kesehatan diatur dalam kaidah-kaidah tentang kesehatan baik hukum maupun non hukum (antara lain: moral termasuk etika, kesopanan, kesusilaan, ketertiban). Hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan antar subyek-subyek hukum yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum dan memenuhi hubungan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak .

Pengertian pelayanan kesehatan menurut Lavey dan Loomba adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok dan masyarakat. Pelayanan kesehatan dapat juga dikatakan sebagai upaya pelayanan kesehatan yang melembaga berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan bagi individu dan keluarga. Fungsi sosial disini berarti lebih mengutamakan pada unsur kemanusiaan dan tidak mengambil keuntungan secara komersial.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional kita, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dapat berupa Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) primer yaitu mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada perorangan. Penyelenggara UKP primer adalah pemerintah, masyarakat dan swasta yang diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan profesional dan dapat dilaksanakan di rumah, tempat kerja maupun fasilitas kesehatan perorangan primer baik Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya milik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Secara umum pelayanan kesehatan dapat dibedakan atas pelayanan kedokteran (medical service) dan pelayanan kesehatan masyarakat (public health service). Kedua jenis pelayanan ini mempunyai karakteristik yang berbeda tentunya. Pelayanan kedokteran lebih ditujukan pada upaya-upaya pengobatan (kuratif) penyakit dan pemulihan (rehabilitatif) kesehatan dengan sasaran utamanya adalah perorangan/individu yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Pelayanan kesehatan masyarakat umumnya diselenggarakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi bahkan harus mengikutsertakan potensi masyarakat dengan sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan. Upaya kesehatan yang ditujukan lebih pada penekanan upaya-upaya promosi (promotif) dan pencegahan (preventif). Upaya-upaya kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, berjenjang, profesional dan bermutu serta tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah, norma sosial budaya, moral dan etika profesi.

Upaya pelayanan kesehatan perorangan maupun masyarakat merupakan dua unsur utama dari subsistem upaya kesehatan yang tertuang dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Didalam SKN terdapat enam subsistem pelayanan kesehatan yang terdiri dari subsistem upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, manajemen dan informasi kesehatan, permberdayaan masyarakat.

Ada dua kelompok yang berperan dalam pelayanan kesehatan medis atau pelayanan kedokteran yaitu Health Receivers dan Health Providers . Health Receivers adalah penerima pelayanan kesehatan yaitu orang yang sakit atau mereka yang ingin memelihara/meningkatkan kesehatannya, sedangkan Health Providers adalah pemberi pelayanan kesehatan yang meliputi para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, laboran, dan lain-lain. Kedua kelompok tersebut tentunya memerlukan kepastian dan perlindungan hukum didalam menjalankan fungsinya sebagai subyek hukum.

Sumber Rujukan :

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Bandung: Mandar Maju.

Veronica Komalawati, 1999, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

CST. Kansil, 1991, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Rio Christiawan, 2003, Aspek Hukum Kesehatan dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Standar Kompetensi Perawat Gigi

Standar kompetensi Perawat Gigi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Perawat Gigi adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan pendidikan berbagai jenis dan jenjang tenaga kesehatan mempunyai tujuan yang mulia yaitu selain mencerdasakan bangsa juga memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan gigi. Pendidikan tenaga kesehatan gigi jenjang Diploma seperti halnya Perawat Gigi termasuk dalam kelompok Pendidikan Profesional (PP RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi) yang artinya pendidikan diarahkan terutama pada kesiapan penerapan kemampuan tertentu berdasarkan tuntutan pasar kerja.

Standar Profesi Perawat Gigi digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan profesi secara baik dengan tujuan :

1). Memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi sesuai dengan tujuan, fungsi, dan wewenang yang dimilikinya.

2). Memberikan perlindungan kepada Perawat Gigi dari tuntutan hukum.

3). Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari malpraktek Perawat Gigi.

Pengertian Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Sedangkan Australian National Training Authority mendefinisikan kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan dan keterampilan serta penerapan dari pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam suatu pekerjaan atau lintas industri, sesuai dengan standar kinerja yang disyaratkan.

Kemampuan Inti Perawat Gigi

1. Manajemen

a. Administrasi dan Manajemen

1) Kemampuan menunjukkan kepemimpinan dalam permasalahan keperawatan gigi.

2) Kemampuan merencanakan pengelolaan rencana kerja harian, bulanan dan tahunan serta pencatatan kegiatan dan keluarannya.

3) Kemampuan melaksanakan pekerjaan perkantoran, administrasi dan tugas-tugas akuntansi yang diharapkan secara teliti dan efisien dengan menggunakan komputer atau peralatan lainnya.

4) Kemampuan membuat dokumen secara teliti dan memelihara kerahasiaannya.

5) Kemampuan mengontrol persediaan peralatan dan bahan-bahan dan mencatat persediaan obat.

6) Kemampuan memelihara kebersihan dan pengaturan klinik.

7) Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

8) Kemampuan mengelola pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

b. Komunikasi

1) Kemampuan menunjukkan komunikasi dan hubungan antar manusia yang efektif dan berembuk dengan pasien dan tim kesehatan gigi baik secara perorangan dan dalam tim atau pertemuan.

2) Kemampuan melaksanakan komunikasi yang efektif dan proses pendidikan kesehatan gigi dan mulut termasuk saran pre/post operation (chair side talk ).

3) Kemampuan menilai kebersihan mulut dan memotivasi pasien untuk berperilaku yang menunjang kesehatan gigi dan mulut.

4) Kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi formal maupun informal.

5) Kemampuan berkomunikasi dalam taraf internasional.

6) Kemampuan melakukan informasi concern dengan pasien.

7) Kemampuan melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien.

c. Kerjasama Tim

1) Kemampuan mengembangkan proses kepemimpinannya yang diperlukan untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam tim.

2) Kemampuan berkerjasama dalam tim kesehatan lainnya dalam membuat keputusan baik individu maupun tim.

3) Kemampuan menjalin dan memelihara hubungan kerjasama dengan para sejawat anggota tim kesehatan lain.

4) Kemampuan mendorong peran anggota tim pemeliharaan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

2. Pengawasan Penularan Penyakit (Cross Infection Control)

a. Kemampuan berbuat untuk setiap saat mempertinggi keamanan perorangan dan kelompok.

b. Kemampuan menerapkan secara berhati-hati dan efektif penggunaan peralatan sterilisasi (autoclave, dry heat,dan sebagainya)

c. Kemampuan menggunakan secara tepat zat desinfektan dan dekontaminasi.

d. Kemampuan membersihkan, mensterilkan dan memelihara fasilitas dan instrumen kesehatan gigi yang steril.

e. Kemampuan menunjukkan dan menerapkan sterilisasi secara aman dan prosedur, pengawasan penularan penyakit dalam klinik dalam perawatan rutin pasien.

f. Kemampuan untuk melindungi diri terhadap penularan penyakit.

g. Kemampuan membuang sampah termasuk benda-benda tajam dan berbahaya dengan cara aman.

3. Pemeliharaan dan Penggunaan Peralatan

a. Kemampuan mengawasi persediaan peralatan dan inventaris.

b. Kemampuan memelihara dan merawat berbagai macam peralatan dan mampu mengasah berbagai instrument secara benar dan menerapkan secara efisien cara-cara pengasahan.

c. Kemampuan mempersiapkan dan menggunakan alat-alat kedokteran elektrik, alat berputar (hand piece, contra angle) secara hati-hati dan efektif.

4. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut

a. Kemampuan melakukan studi tentang penilaian kebutuhan pelayanan kesehatan gigi masyarakat dan menyiapkan catatan serta menyusun rencana kerja strategis.

b. Kemampuan melakukan pemeriksaan OHIS (Oral Hygiene Index Simplified) dan PITN (Periodontal Index of Treatment Needs), DMF-T (Decay, Mising, Filing- Teet), PTI (Performace Treatment Index).

c. Kemampuan mengidentifikasi resiko kelompok masyarakat beresiko dan menyusun strategi untuk menghadapinya, bekerjasama dengan kebutuhan khusus kelompok masyarakat.

d. Kemampuan untuk mengenali lesi dini dari kanker mulut dan manifestasi HIV/AIDS di mulut.

e. Kemampuan bekerja melalui kerjasama dengan komisikomisi pembangunan di kabupaten /kota dan lintas sektor dengan program lain yang berorientasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesehatan gigi dan pembangunan masyarakat dengan menggunakan pendekatan PHC (Primary Health Care).

5. Perlindungan Khusus

a. Kemampuan mencatat pemeriksaan, mengidentifikasi dan rencana asuhan keperawatan gigi.

b. Kecakapan melaksanakan skaling supra gingival, polis secara benar, efektif, dan aman.

c. Kemampuan melakukan scalling.

d. Kemampuan melakukan fissure sealant, fluoride gel, varnish dan topical application.

6. Tindakan Asuhan Keperawatan di Klinik

a. Pencabutan Gigi

1) Melakukan riwayat, pemeriksaan, identifikasi dan perencanaan untuk pasien dengan berbagai kondisi kesehatan gigi dan mulut.

2) Kemampuan untuk melaksanakan pencabutan gigi sulung dengan topikal anaesthesi dan infiltrasi anaesthesi.

3) Kemampuan untuk melaksanakan pencabutan gigi tetap akar tunggal dengan infiltrasi anaesthesi.

4) Kemampuan melakukan perawatan pasca pencabutan dan komplikasi.

b. Konservasi Gigi

1) Kemampuan mengidentifikasi karies gigi dan menyeleksi kasus-kasus untuk dilakukan perawatan konservasi sesuai dengan kemampuannya / kewenangannya.

2) Kemampuan melakukan preparasi kavitas dan penumpatan (gigi sulung dan gigi tetap pada satu/dua permukaan menggunakan amalgam, silikat,dan sebagainya).

3) Kemampuan melakukan preparasi kavitas dengan excavator dan penumpatan dengan ART (Atraumatic Restorative Treatment).

4) Kemampuan membersihkan dan memoles gigi dan tumpatan.

5) Kemampuan menggunakan rubber dam.

c. Pertolongan pertama (first aid/relief pain)

1) Kemampuan mengelola dan membantu tindakan darurat medik dan dental.

2) Kemampuan melakukan pertolongan pertama untuk mengurangi rasa sakit pada penyakit gigi akut.

3) Kemampuan mengidentifikasi dan mengelola keadaan darurat yang terjadi selama dan sesudah pengobatan gigi.

4) Kemampuan memberikan pertolongan pertama pada trauma maxillo-facial, absces, periodontitis.

5) Bila gigi gangraen dengan periapikal absces maka dilakukan trepanasi dengan cara membuka kavum pulpa dengan bor, ditutup kapas jangan diberi tumpatan sementara.

7. Rujukan

a. Mengenal pengetahuan dasar / bidang kemampuan sendiri.

b. Kemampuan mengenal kasus-kasus yang menjadi kewenangannya dan melaksanakan rujukan.

c. Kemampuan mengenal berbagai penyakit mulut dan manifestasi beberapa penyakit infeksi yang harus dirujuk.

8. Peneliti

a. Kemampuan melakukan penelitian untuk meningkatkan dan memberikan masukan dalam pengembangan keperawatan gigi dan meningkatkan standar dan kegiatan-kegiatan gigi promotif dan preventif.

b. Kemampuan menyusun instrumen untuk pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif.

c. Kemampuan mengumpulkan data mengenai kesehatan dan status kesehatan gigi perorangan dan masyarakat.

d. Kemampuan memproses, menganalisa data dan menginterpretasikannya secara tepat.

e. Kemampuan bekerjasama dalam menyiapkan penulisan hasil penelitian untuk dipublikasikan.

9. Hukum dan perundang - undangan

a. Kemampuan menunjukkan berperilaku sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan praktik keperawatan gigi.

b. Kemampuan melakukan praktik sesuai dengan kode etik profesi.

10. Asisten Dokter Gigi

a. Kemampuan membantu operator dalam perawatan rutin pada klinik gigi (sebagai chair side assistant).

b. Kemampuan membantu prosedur restorasi gigi dan prosedur bedah mulut dan periodontal.

c. Kemampuan menyiapkan dan menerapkan penggunaan bahan-bahan pada pengobatan gigi pasien.

d. Kemampuan membantu dokter gigi atau dokter gigi spesialis dalam pengobatan pasien.

e. Kemampuan manipulasi bahan cetakan dan mengecor cetakan untuk studi.

f. Kemampuan menyiapkan dan melakukan topical treatment/solution yang ditetapkan oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis.

g. Kemampuan melakukan irigasi mulut.

11. Asisten Dokter Gigi Spesialis

a. Kemampuan melepas jahitan, periodontal packes, ligatures, arch wire fixation pin dan arch wires.

b. Kemampuan memilih bands dan pengetahuan tentang perawatan penyimpanan dan pemeliharaan removable dental appliance dan orthodontic bands.

c. Mampu membantu dokter gigi dalam melaksanakan operasi kecil.

Kemampuan Tambahan bagi Perawat Gigi yang akan bekerja dengan tugas limpah dari Dokter Gigi:

1. Pencabutan Gigi

a. Kemampuan mencabut gigi, drainase abscess dan perawatan infeksi dalam mulut.

b. Kemampuan melaksanakan pencatatan riwayat hidup, pemeriksaan, mengidentifikasi dan merencanakan perawatan pasien.

c. Kemampuan merawat komplikasi pasca operasi seperti dry socket dan pendarahan.

d. Kemampuan memberikan gambaran tentang sifat anastesi lokal dan memberikan anastesi lokal yang tepat dan secara efektif dan aman (baik blok maupun lokal).

e. Kecakapan dalam pencabutan gigi-gigi tetap dan gigi-gigi sulung.

f. Kemampuan menggunakan berbagai prosedur pencabutan gigi dalam perawatan sesuai dengan tingkat kompetensinya.

g. Kemampuan untuk memberikan petunjuk pasien pasca operasi dan komplikasi.

2. Konservasi Gigi

a. Kemampuan mengidentifikasi karies gigi dan menyeleksi kasus-kasus untuk dilakukan perawatan.

b. Kemampuan melakukan preparasi kavitas dan penumpatan gigi ( gigi sulung dan gigi tetap pada semua kelas kavitas kecuali kelas IV menggunakan almagam, silikat, dsb) menggunakan high speed atau low speed.

c. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahan tumpatan.

d. Kemampuan untuk membersihkan dan memoles gigi tumpatan.

e. Terampil menggunakan rubber dam.

Teknisi atau Tekniker Gigi

Teknisi atau Tekniker Gigi
Selain Dokter Gigi dan Perawat Gigi, profesi lain dalam bidang kesehatan gigi adalah Teknisi Gigi, berikut sedikit ulasan tentang Teknisi Gigi.

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 372/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Teknisi Gigi, teknisi gigi adalah profesi khusus individu yang mengabdikan diri dalam bidang pembuatan gigi tiruan, alat orthodontie dan maxillo facial, memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang diperoleh melalui jenjang pendidikan formal dan berguna untuk kesejahteraan manusia sesuai dengan kode etik serta bermitra dengan Dokter gigi dan Dokter gigi spesialis.

Profesi teknisi gigi adalah suatu pekerjaan di bidang keteknisian gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan (Body of knowledge), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, melalui kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Teknisi Gigi mempunyai kewajiban menentukan komponen teknisi gigi yang mempengaruhi kesehatan manusia. Dan melaksanakan praktek teknisi gigi dengan komponen-komponen teknisi gigi secara tepat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

Pengertian Dokter Gigi

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktek kedokteran gigi umum meliputi tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif terhadap kondisi gigi dan mulut individu ataupun masyarakat.

Tindakan perawatan yang dapat dilakukan oleh seorang dokter gigi umum antara lain penambalan gigi berlubang, pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, pembuatan gigi tiruan. Seorang dokter gigi seringkali menggunakan sinar-x dalam menegakkan diagnosa.

Praktik kedokteran gigi bukanlah suatu pekerjaan yang boleh dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran gigi yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar tertentu, diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu dan bekerja sesuai dengan etik, standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesinya.

Secara teoritis-konseptual, antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum terjadi suatu kontrak (mengacu kepada doktrin social-contract), yang memberi hak kepada masyarakat profesi untuk melakukan self-regulating (otonomi profesi) dengan kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan etik dan standar.

Profesi Perawat Gigi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035 Tahun 1998 tentang Perawat Gigi dinyatakan: Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Perawat Gigi yang telah diakui oleh Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Perawat Gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam kelompok keperawatan yang dalam menjalankan tugas profesinya harus berdasarkan Standar Profesi.

Perawat Gigi dalam menjalankan tugas profesinya diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kerja sama dengan profesi terkait. Berdasarkan SK Menteri Kesehatan tersebut di atas, maka Perawat Gigi merupakan suatu profesi di dalam bidang kesehatan yang berarti bahwa Perawat Gigi adalah Tenaga Kesehatan Profesional.

Keprofesionalan Perawat Gigi ditandai dengan :

1. Kemampuan yang didukung oleh pengetahuan teoritis tentang keperawatan gigi.

2. Terdidik dan terlatih di dalam menghadapi masalah dan melakukan tindakan yang berkaitan dengan keperawatan gigi.

3. Kewenangan yang dimiliki dalam melakukan tugas profesinya.

4. Standar Profesi sebagai batasan aktivitas dan kode etik sebagai batasan moral.

5. Misi pelayanan untuk kepentingan orang banyak.

Perawat gigi harus ditempuh melalui jenjang pendidikan seperti jenjang SPRG ke AKG (Jurusan Kesehatan Gigi) ke DIV Perawat Gigi Pendidik/ DIV Keperawatan Gigi.

Kualifikasi Pendidikan Berkelanjutan

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal ini meliputi DIV Perawat Gigi Pendidik dan DIV Keperawatan Gigi dan S2 Promosi Kesehatan Gigi atau Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut.

2. Pendidikan Dibidang Lain

Pendidikan ini meliputi S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Pendidikan, S1 Administrasi / Manajemen , S1 Komputer , dan S1 Bahasa Asing.

Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana ditulis oleh Deni Eka Priyantoro, M.H (Polda Jateng).

Pelaku tindak pidana, biasanya dilakukan oleh orang. Setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Secara konsep yang umum, tidak terdapat pengertian secara spesifik mengenai pelaku tindak pidana, akan tetapi dengan menggunakan perumusan beberapa ahli hukum, seperti HB Vos, yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana merupakan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-undang.

Pendapat lain dikemukakan oleh WPJ Pompe, bahwa pelaku pidana merupakan orang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan.

Dari kedua pendapat ini, maka pengertian pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan memiliki unsur kesengajaan melawan hukum atau Undang-undang.

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 KUHPidana dalam hal peristiwa baik pidana kejahatan dan pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

a Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen �status sebagai pegawai negeri�.

b Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

(1) Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHPidana, umpamanya A berniat akan membunuh B, tetapi karena tidak berani melakukan sendiri, telah menyuruh C (seorang gila) untuk melemparkan granat tangan kepada B, bila C betul-betul telah melemparkan granat itu, sehingga mengakibatkan B mati, maka C tidak dapat dihukum karena Tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang yang dihukum sebagai pembunuh ialah A.

(2) Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) menurut Pasal 48 KUHPidana, umpamanya A berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu, ia tidak dapat dihukum karena dipaksa, sedangkan A meskipun tidak membakar sendiri, dihukum sebagai pembakar.

(3) Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 KUHPidana, misalnya seorang Inspektur Polisi mau membalas dendam pada seorang musuhnya dengan memasukkan orang itu dalam kamar tahanan. Ia menyuruh B seorang agen Polisi di bawah perintah supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan dikatakan, bahwa orang itu tersangka pencuri. Jika B melaksanakan suruhan itu, ia tidak dapat dihukum atas merampas kemerdekaan orang karena ia menyangka bahwa perintah itu sah, sedang yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan ialah tetap Inspektur Polisi.

(4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang diparkir di depan kantor pos. Ia tidak berani menjalankan sendiri, akan tetapi ia dengan menunggu di tempat agak jauh minta tolong pada B untuk mengambilkan sepeda itu dengan dikatakan, bahwa itu adalah miliknya. Jika B memenuhi permintaan itu, ia tidak salah mencuri, karena elemen �sengaja� tidak ada. Yang dihukum sebagai pencuri tetap A.

c Orang yang turut melakukan (medepleger), �turut melakukan� dalam arti kata �bersama-sama melakukan�. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk �medepleger� akan tetapi dihukum sebagai �membantu melakukan� (medepligchtige) tersebut dalam Pasal 56 KUHPidana. Contoh; A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C yang menggali lubang �gasiran�, sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai �medepleger�, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai medepligchtige Pasal 56 KUHPidana sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.

d Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, yang disebutkan dalam Pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan �suruh melakukan� sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada �membujuk melakukan�, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai pleger, sedang pada �suruh melakukan�, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Menurut ayat 2 Pasal 55 KUHPidana maka pertanggungjawab pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibujukkan untuk dilakukan itu serta akibatnya. Misalnya A membujuk B dengan memberikan uang untuk menganiaya C. Andaikata B tidak menganiaya saja pada C akan tetapi membunuhnya, maka A hanya dapat dipertanggungjawabkan atas menganiaya saja, bukan membujuk membunuh tetapi B dipersalahkan membunuh. Lain halnya jika B menganiaya, tetapi penganiayaan ini kelebihan, sehingga berakibat yang dianiaya itu mati (yang sebenarnya tidak dimaksud oleh A, dan juga oleh B), maka A tidak hanya dipertanggungjawabkan atas penganiayaan saja, tetapi atas penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, oleh karena matinya orang itu merupakan akibat penganiayaan itu.

Cara-cara yang dipakai untuk membujuk ialah: pemberian atau janji. Pemberian atau janji tidak hanya berwujud uang atau barang, janji yang berupa apa saja, misalnya janji akan dikawinkan dengan anaknya perempuan.

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 56 KUHPidana adalah: orang yang membantu melakukan (medepligchtige), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang telah melakukan perbuatan �sekongkol atau tadah� (heling) melanggar Pasal 480 KUPidana, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHPidana.

Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan turut melakukan (medeplegen) dalam Pasal 55 KUHPidana.

Elemen sengaja dalam Pasal ini harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat membujuk melakukan (uitlokking).

Tulisan lainnya : Teori-Teori Pemidanaan

Sumber Rujukan :

Soedarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

R. Soesilo, 1986, KUHAP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.

Teori-Teori Pemidanaan

Teori-Teori Pemidanaan ditulis oleh Deni Eka Priyantoro, M.H (Polda Jateng).

Teori tentang penegakan hukum pidana, berkaitan dengan istilah dalam teori pemidanaan. Teori pemidanaan dimaksudkan untuk mencari dasar pembenaran dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana.

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni:

1. Teori Absolut atau pembalasan (retributive/vergeldingstheorien), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif atau teori tujuan (utilitarian), memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. 

Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang

3. Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Sumber Tulisan :

Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.